studi masyarakat Indonesia

.

ANALISIS ARTIKEL

Peranan Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam Proses Disarmament,Demobilitation,dan Reintrergrasion di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki 2005

Negara Indonesia adalah negara yang multikultur,di sana banyak terdiri berbagai macam ras,agama,dan budaya yang berbeda-beda.Dalam keadaan ini sering terjadi konflik antar masyarakat sekitar karena perbedaan tersebut.

Setiap masyarakat ini memiliki sikap primordialisme yang sikap ini merupakan pemicu adanya suatu konflik.Setelah adanya konflik perlu adanya suatu pemecahan yaitu diarahkan pada perpecahan atau disintegrasi ataupun pada integrasi.

Dalam artikel ini dibahas bahwa antara pihak RI dan GAM  sudah diadakan perjanjian di Helsinki.Yang dimana pemerintah membentuk suatu program reintegrasi yang dilaksanakan oleh BRDA yang dapat disipulkan ternyata masih kurang efektif.Karena lembaga ini kurang berkordinasi dengan lembaga donor lainnya.Dalam menangani masalah pasca tsunami dengan konflik ini lebih sulit pemulihannya menangani pasca konflik.Jadi pemerintah harus lebih memperhatikan dalam persoalan membangun perdamaian yang berkelanjutan yang meliputi aspek seperti politik,hukum,keamanan, ekonomi,dan tata pemerintahan serta apek lain yang terkait dengan pengimplementasikan aspek-aspek ini saling keterkaitan dan perlu disinergi.

Dalam hal ini BRDA harus memiliki hak untuk mengelola anggaran sendiri tapi kenyataan yang ada dilapangan ini tidak ada.Anggaran yang diajukan kepemerintahan pusat juga belum dipenuhi.Seharusnya pemerintah memberikan anggaran yang dimasukkan pada dana pos anggaran kusus untuk BRAD.

Dalam BRDA harus diimbangi dengan penguatan pada lembaga tersebut agar proses  perdamaian di Aceh dapat berjalan dengan lancar

Dalam hal ini pemerintah harus memberikan suatu perhatian kepada rakyat Aceh karena dalam hal ini mantan kombatan GAM masih dalam proses reintegrasi jadi pemerintah harus pandai-pandai dalm membujuk anggota ini agar mereka tetap mau bergabung pada negara Indonesia dan tidak mengkompor-kompori lagi masyarakat sekitar untuk bergabung dengan GAM dan membentuk suatu Negara sendiri.

Memang ini merupakan kegiatan pemerintah yang sangt rumit karena Aceh ini dulu ingin memisah kan diri dikarenakan masayarakat Aceh merasa pemerintah tidak memperhatikan mereka karena seluruh pusat perkembangan hanya dipusatkan pada wilayah jawa saja,pada hal daerah di Aceh ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan tapi kenyataanya masyarakat Aceh masih mengalami keterpurukan yang dimana mereka memandang bahwa pemerintah itu tidak adil.

Selain itu juga tersiar kabar bahwa pemerintah menyamakan seluruh pemerintahan yang berdasarkan undang-undang,yang pada saat itu Aceh menganut pemerintahan dan hukum sesuai dengan hukum islam,ini langsung memberikan suatu peluang untuk mereka mengkompor-komori penduduk sekitar.Akhirnya muncullah suatu pemberontakan dan sekarang ini sudah mengalami reintegrasi.

Untuk itu dalam hal ini Pemerintahan Aceh apabila ingin mengambil suatu keputusan harus berunding yang melibatkan semua komponen(Duek Pakat Rakyat Aceh).dengan adanya ini maka akan tercipta input dan output dari masyarakat,sebagai salah satu sarana rekonsolidasi yang dapat berdampak pada pemerintah Aceh sendiri dalam menyelesaikan persoalan pemerintah terutama keamanan selama ini.

Selain itu juga diskriminasi pnglibatan pemerintahan dan pembangunan di Acaeh juga harus melibatkan pihak KPA dengan masyarakat Aceh.

Menghilangkan krakteristik sombong sirik klaim terhadap partai politik lain.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dalm proses reintegrasi itu harus melibatkan antar pemerintah dan masyarkat Aceh kedua pihak ini harus memiliki misi dan fisi yang sama yaitu menyatu denagn Indonesia lagi,yang caranya sudah dijabarkan diatas tadi jadi pihak yang melakukan bukan hanya pihak pemerintah indonesia saja tetapi pihak masyarakat juga diharap mampu bekerja sama.sedangkan pada BRDA ini hanya sebagai mediator atau penunjangnya reintegrasi agar berjalan lancar.

 Ditulis oleh Fakhrurrazi Dosen Universitas Malikussaleh Lhoksumawe,Aceh Vol 4 no 2 2September 2010,Artikel dari jurnal komunitas jurusan sosioloogi dan antropologi UNNES